Oelamasi, Independen-news.com – Sebuah nota rahasia Pemerintah Kabupaten Kupang terungkap di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dengan demikian, masyarakat luas dapat mengetahui dengan jelas apa saja isi nota itu.
Nota yang di maksud adalah nota perhitungan APBD TA 2018, yang di sampaikan Bupati Kupang Korinus Masneno pada Rapat Paripurna DPRD, Rabu (17/07/2019) di Gedung DRPD.
Bupati Kupang, Korinus Masneno saat membacakan nota perhitungan APBD TA 2018 merincikan, Realisasi APBD 2018. Pendapatan Darah sebesar 1,2 triliun rupiah lebih dari target sebesar  Rp. 1.283.332 atau 96,38 persen. 
Adapun Rincian Pendapat Daerah sebagai berikut :
Pertama : Realisasi Pendapatan Daerah sebesar 66,182 miliar lebih dari target 85,244 miliard lebih atau 77,64 persen. Dengan rincian, Dana Perimbangan 961, 319 miliar dari target 986,201 miliar lebih. Bagi hasil pajak 9 miliar dari target 12 miliar. DAU 681 mikiar dari target 861 miliar atau 100 persen, DAK 270 miliars dari target 292 miliar atau 92,50 persen serta lain – lain pendapatan daerah yang sah 209 miliar dari target 211 miliar atau 98,80 persen.
Kedua : Realisasi Belanja Daerah sebesar 1,2 triliun lebih dari target 1,3 triliun lebih. Rincian Belanja Daerah yaitu Belanja Tidak Langsung 686 miliar dari target 728 miliar. Belanja Pegawai 450 miliar dari target 479 miliar, Hibah 28 miliar dari target 38 miliar, Belanja Sosial 2 miliar dari target 2,3 miliar lebih dan bagi hasil pajak 551 juta dari target 560 juta atau 98,45 persen.
Ketiga : Realisasi Pembiayaan Daerah sebesar 22 miliar lebih dari target 23 miliar lebih atau 96,84 persen. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya 22 miliar dari target 22,3 miliar dan penerimaan kembali penyertaan modal daerah sebesar 261 juta dari target 1 miliar atau 26,16 persen. Dengan demikian SILPA TA 2018 sebesar 37,790 miliar lebih.
Ketua DPRD Kabupaten Kupang, Yosef Lede dalam sambutannya membuka sidang paripurna mengatakan, agenda sidang ini untuk melihat Nota perhitungan dan rancangan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD 2018.
Ia mengatakan, sidang paripurna juga membahas hal-hal strategis pembangunan daerah. Untuk itu, pembahasan mesti dilakukan secara cermat dan teliti untuk kepentingan prioritas pembangunan, pemerintahan dan pelayanan kemasyarakatan.
Dirinya mengharapkan agar Output sidang paripurna tidak merupakan produk terpisah tanpa korelasi kepentingan dan kesinambungan dengan seluruh aspek kepentingan masyarakat.
Sidang paripurna juga bagian daei evaluasi hasil pembangunan yang di anggarakan dalam APBD 2018 sehingga masyarakat dapat ketahui dengan jelas capaian kinerja dalam implementasi pelaksanaan program pembangunan daerah.
Tujuan lain yang ingin di capai dalam sidang paripurna yaitu untuk melihat gambaran kinerja pengelolaan APBD secara umum, menyediakan informasi tandingan versi masyarakat untuk menilai rasionalisasi, keterukuran dan ketepatan proyeksi pembangunan, apakah sudah mendekati kondisi yang sebenarnya serta untuk deteksi potensi dan target pendapatan daerah dibawah potensi reel. (Sully).

Comments

0 comments