Jakarta, Independen-news.com – Duta Budaya adalah salah satu dari empat modus operandi pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) Non Prosedural ke luar negeri.
Selain duta budaya, Direktorat Jenderal Imirgasi Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia RI mencatat ada empat modus lain untuk pengiriman PMI Non Prosedur antara lain Umroh/Haji, Ziarah, Magang dan program bursa kerja khusus (BKK).
Demikian diungkap oleh Alif Suaidi Plh. Dirjen Imigrasi saat memaparkan materi tentang Upaya Dirjen Imigrasi dalam pencegahan PMI Non Prosedural, Jumat (20/12/2019) di Ruang rapat Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.
Menurutnya, Negara tujuan PMI Non Prosedural asal Indonesia terbanyak dikirim ke Arab Saudi, UEA, Oman, Qatar, Malaysia, Hongkong, Taiwan, Korea Selatan dan Jepang. 
Alif Suaidi Plh. Dirjen Imigrasi (kedua dari kanan) saat memapsrkan materi, didampingi oleh Zaeroji Sekjen Imigrasi (paling kanan), Fery Monang Sihite Direktur Intelejen (batik hitam) dan Agus Winarno Kasubdit pengamanan Keimigrasian (paling kiri).
PMI Non Prosedural adalah setiap WNI yang akan bekerja di luar negeri tanpa melalui mekanisme sesuai ketentuan regulasi yang berlaku. Hal ini disebabkan karena tertipu oleh para calo, tidak sabar dan ingin proses cepat serta ingin menghindari pemeriksaan oleh aparat imigrasi di bandara/pelabuhan/perbatasan antar negara.
Dijelaskan Alif Suaidi, resiko dari PMI Non Prosedural yaitu kehilangan kebebasan (masuk penjara, sweeping oleh aparat negara tujuan), kehilangan hak hukum (tidak ada kontrak kerja, gaji tidak dibayar/minim, penganiayaan, pelecehan seksual dan pemerkosaan), serta kehilangam nyawa karena moda transportasi yang tidak aman.
Oleh karena itu bebernya, Dirjen Imigrasi melakukan pengawasan keimigrasian sesuai amanat Pasal 66 – 73 Undang – undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian. Pengawasan dimaksud terhadap WNI maupun WNA yaitu saat permohonan paspor, saat keluar atau masuk Indonesia dan saat berada di luar wilayah Indonesia.
Dirjen Imigrasi katanya, telah pula melakukan kesepakatan tanggal 06 Maret 2017 di Jakarta dengan Kementerian/Lembaga dalam untuk pencegahan PMI Non Prosedural yaitu Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Agama, Dirjen Imigrasi, Bareskrim Polri, BNP2TKI dan Mabes TNI.
Kementerian dan lembaga tersebut berkomitmen untuk melakukan pencegahan dengan langakah – langkah yaitu memperkuat sinergi dengan Peejanjian Kerja Sama, melakukan sosialisasi bersama, meperketat penerbitan paspor dan keberangkatan ke luar negeri, penegakan hukum dan pemberian sanksi bagi pihak yang terlibat, penguatan regulasi dan pengembangan sistem dan integrasinya. (Sully).

Comments

0 comments